Tata pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean goverment) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui instansi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip Good Governance and Clean Goverment, maka instansi pemerintah (termasuk peradilan agama) harus melaksanakan prinsi-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (independent), serta menjamin terjadinya interaksi anatara pihak terkait (stakeholders) secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel. Kebijakan umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertujuan untuk mensinergikan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa dengan kebijakan-kebijakan di sektor lainnya. Langkah…

*Data Update Desember 2020 NO. BULAN KATEGORI SURAT JUMLAH KP OT KU HM PL PS KS HK PP SEK BUA DLL 1. JANUARI 158 34 18 18 4 8 8 10 - - - - 258 2. FEBRUARI 45 19 9 8 3 4 7 10 3 - - - 108 3. MARET 66 11 8 6 2 2 9 11 7 - - 3 125 4. APRIL 18 13 4 5 - 2 6 8 3 - - - 59 5. MEI 11 8 11 6 6 2 5 6 - - - - 55 6. JUNI 52 17…

*Data Update Desember 2020 NO. BULAN KATEGORI SURAT JUMLAH KP OT KU HM PL PS KS HK PP SEK BUA DLL 1. JANUARI 158 34 18 18 4 8 8 10 - - - - 258 2. FEBRUARI 36 20 6 8 3 - - 16 2 - - 29 120 3. MARET 32 22 7 14 1 - 1 14 - - 2 21 114 4. APRIL 25 19 2 4 - 1 1 8 - 1 - 8 77 5. MEI 16 15 4 6 - 1 - 8 - - - 13 72 6. JUNI 37 22…