Administrator

Administrator

Pranata Komputer Ahli Pertama

Kendari (26/8/2020) - Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara bersama Hakim Tinggi, Panitera, dan Panitera Pengganti mengikuti acara Webinar Nasional Ekonomi Syariah yang diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama (Badilag) MARI bekerjsama dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dengan tema Penguatan & Penegakan Hukum Ekonomi Syariah Yang Berkeadilan di Indonesia, bertempat di Command Center Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara. Acara ini diselenggarakan oleh Direktorat Jendaral Badan Peradilan Agama (Badilag) dalam rangka memperingati Hari Ualng Tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ke-75.

Seminar ini menghadirkan para pembicara yaitu Wakil Presiden RI/Ketua Dewan Syariah Nasional, Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin, Ketua Mahkamah Agung RI, Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Ketua Mahkamah Agung RI 2012-2020, Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H., Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI, Dr. Amran Suadi, S.H., M.M., M.Hum., Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H., Wakil Ketua Dewan Syariah Nasional, Prof. Dr. Jaih Mubarok, S.E., S.H., M.Ag. dan dari Otoritas Jasa Keuangan, Dr. Setiawan Budi Utom

Dalam kesempatan tersebut pula dilakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama antara Mahkamah Agung RI yang diwakili oleh Dirjen Badilag dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang disaksikan secara virtual oleh Bapak Wakil Presiden RI dan Ketua Mahkamah Agung RI.

Wakil Ketua bersama Hakim Tinggi dan Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara Mengikuti Webinar Nasional Ekonomi Syariah yang diselenggarakan oleh Badilag

Acara Webinar Nasional Ekonomi Syariah dengan Tema Penguatan Ekonomi Syariah: Mendukung Pertumbuhan Perekonomian Indonesia melalui Penegakan dapat dilihat pada link di bawah ini

Klik Disini

Kendari (19/8/2020) - Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara mengikuti acara Peringatan HUT  ke-75 Mahkamah Agung Republik Indonesia secara virtual, yang dihadiri oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara, Drs. H. A Muzakki, M.H. , dan dihadiri oleh Keluarga Besar Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan. Peringatan HUT Mahkamah Agung Republik ke-75 kali ini mengangkat tema " Optimalisasi Peradilan Modern Berkelanjutan Merespon Pandemi Covid-19". 

Dalam Peringatan HUT Mahkamah Agung RI ini selain pelaksanaan Upacara Peringatan HUT Mahakamah Agung RI ke-75 juga dilaksanakan juga kegiatan Penganugerahan Mahkamah Agung 2020, launching Aplikasi e-Court fitur upaya Hukum Banding dan Direktori Putusan Versi 3 serta Dialog Interaktif " Moderniasasi Peradilan Untuk Indonesia Maju" secara virtual yang diikuti oleh seluruh Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Jajaran Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara Mengikuti launching e-Court fitur Hukum Banding dan Direktori Putusan versi 3.0

Video Upacara Peringatan HUT Mahkamah Agung RI ke-75 dapat dilihat pada link di bawah ini

Klik Disini

Kendari (28/7/2020) – Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara Drs. H. A Muzakki, M.H. didampingi Panitera Drs. Azil Makatita mengikuti acara Peresmian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Online Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama secara virtual via Zoom Meeting yang dilaksanakan di Command Center Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara.

Peresmian PTSP Online Badilag diawali dengan penjelasan mengenai aplikasi PTSP Online oleh Dirjen Badilag Dr. H. Aco Nur, S.H., M.H. Dalam penjelasannya, beliau menyampaikan bahwa PTSP Online ini merupakan salah satu terobosan yang dilakukan dalam pengingkatan pelayanan ditengah Pandemi COVID-19 saat ini. Bahkan aplikasi ini sudah dikembangkan sebelum isu COVID-19 menguat dalam beberapa bulan terakhir. PTSP Online Badilag secara garis besar mempunyai dua fungsi utama yaitu Fungsi Pembinaan dan Fungsi Pelayanan. "Sebagai fungsi pembinaan, inovasi ini dikembangkan untuk menjawab kebutuhan komunikasi antara Ditjen Badilag dengan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama yang selama ini banyak menemukan kendala yang disebabkan jauhnya jarak dan lamanya waktu dalam koordinasi pelaksanan kebijakan Ditjen Badilag”. Sedangkan fungsi pelayanan, inovasi ini dikembangkan untuk melayani masyarakat pencari keadilan dan masyarakat umum, akademisi, LSM, pemerhati peradilan maupun lembaga terkait lainnya” ungkapnya.

Aplikasi PTSP Online yang diresmikan oleh Dirjen Badilag pada hari Selasa, 28 Juli 2020

Acara kemudian dilanjutkan dengan peresmian PTSP Online oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, didampingi oleh Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indoneisa, dan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peresmian ditandai dengan penekanan tombol pada layar touchscreen sebagai tanda bahwa PTSP Online secara resmi sudah bisa diakses.

Sementara itu, dalam sambutannya Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. memberikan apresiasi terhadap langkah yang diambil oleh Badilag dalam pengembangan aplikasi untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Beliau mengatakan bahwa apa yang dilakukan Badilag ini adalah suatu bukti ditengah situasi yang sangat berat ini yaitu COVID-19 , tidak membatasi kreatifitas dalam melakukan inovasi seperti PTSP Online Badilag ini.

Ketua Mahkamah Agung menyampaikan sambuatn dalam acara peresmian PTSP Online Badilag

Ketua Mhkamah Agung juga meyampaikan pentingnya peranan Implementasi Teknologi Informasi. Beliau menekankan agar para pimpinan pengadilan baik tingkat banding dan tingkat pertama, agar menaruh perhatian yang besar terhadap pelaksanaan IT. “Dengan Teknologi kita bisa melakukan pelayanan secara cepat, tetapi selain cepat kita juga harus memastikan bahwa pelayanan tersebut juga harus tepat”, pungkasnya.

Video peresmian PTSP Online Badilag dapat dilihat pada link di bawah ini

Klik Disini

Surat dari Ketua Pengadilan Agama Sulawesin Tenggara Nomor W21-A/1269/HM.00/11/2019 tanggal 29 November 2019 Tentang Permintaan Data Progres Report Implementasi 9 Aplikas

Surat dapat di lihat di [download]

Lampiran [download]

Surat dari Ketua Pengadilan Agama Kendari Nomor W21-A/1075/KP.02.1/10/2019 tanggal 1 Oktober 2019 Tentang Laporan Penilaian Kinerja Satuan Kerja Pengadilan Agama,

Surat dapat di lihat di [download]

Jakarta-Humas, Senin 11 November 2019.  Mahkamah Agung RI membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia pria dan wanita yang memiliki integritas, kompetensi dan komitmen  tinggi untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan ditugaskan di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya.

Informasi tersebut berdasarkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 487 Tahun 2019 tanggal 27 September 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2019 yang ditindaklanjuti dengan Pengumuman Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 01/Pansel – CPNS/MA/11/2019 tanggal 11 November 2019 tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Mahkamah Agung RI Tahun 2019.

 Informasi selengkapnya sebagaimana lampiran pengumuman di bawah ini. (ds/rs.ah)



Dokumen

 

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara

Assalamu alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara Nomor : W21-A/705/HM.02.3/5/2019, tanggal 28 Mei 2019, perihal "Identifikasi Ketersediaan Infrastruktur TI dan Kemampuan Petugas TI".
Demikian, terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Untuk mendownload surat dan lampiran, klik link di bawah ini :

1. Surat Pengantar

2. Lampiran

Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara, Nomor W21-A/405/HM.00/3/2019 tanggal 4 Januari 2019 Perihal Permintaan Pengisian Kuisioner Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara.

Surat selengkapnya silahkah unduh DISINI, Lampiran

Rabu, 01 Juli 2020 14:05

Zona Integritas

Pembangunan Zona Integritas PTA Kendari Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) & Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Pengadilan Tinggi Agama Kendari merupakan salah satu satuan kerja yang telah siap membangun Zona Integritas di lingkungan Mahkamah Agung. Pencanangan pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tinggi Agama  Kendari dimulai dengan deklarasi/komitmen seluruh jajaran Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang siap membangun Zona Integritas.

Pencanangan pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Tinggi Agama Kendari dilakukan bersama-sama dan dilaksanakan secara terbuka dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta di dalam pembangunan Zona Integritas khususnya dibidang pencegahan bidang korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut yang di fokuskan pada 6 area :

Area I - MANAJEMEN PERUBAHAN
Mengubah sistem, pola pikir dan budaya kerja menjadi lebih baik yang sesuai dengan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi

Area II - PENATAAN TATALAKSANA
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja

Area III - PENATAAN MANAJEMEN SDM
Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur di PTA Kendari yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan

Area IV - PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi di PTA Kendari

Area V - PENGUATAN PENGAWASAN
Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN seperti tertulis pada undang-undang nomor 28 tahun 1999

Area VI - PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah, dan lebih berkualitasDengan keenam area tersebut diharapkan dapat menghasilkan sasaran aparatur Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Area HASIL
Hasil Pembangunan Zona Integritas yang telah dilakukan oleh PTA Kendari.

Sosialisasi pembangunan ZI dilaksanakan agar kemauan untuk melakukan perubahan menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) didengar dan dipahami oleh eksternal maupun internal hal ini dapat dilaksanakan dalam bentuk :

  • Membuat banner/spanduk/himbauan/brosur
  • Melalui website
  • Melalui media sosial
  • Melalui media elektronik
  • Melalui media cetak
  • Melalui media TV

Untuk sosialisasi internal melalui pengarahan saat apel pagi, rapat secara periodik dan pemasangan banner di lingkungan kerja Pengadilan Tinggi Agama Kendari.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rabu, 01 Juli 2020 14:02

Area Hasil

Area ini merupakan hasil output dari Pembangunan Zona Integritas yang telah dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Kendari

KATEGORI DATA EVIDEN WBK PTA KENDARI
EVIDEN Link

 

Agenda PTA Kendari

Sen Sel Rab Kam Jum Sab Min
2
3
4
5
6
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
27
29
30

Statistik Pengunjung

Hari ini4095
Kemarin12084
Minggu ini51813
Bulan ini303819
Total1599515

Info Pengunjung
  • IP: 216.73.216.187
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Online
1
Online

27 Jun 2025
Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Tinggi Agama Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Jam Pelayanan Senin-Kamis : 08.00-16.30 WITA, Jum'at : 07.30-16.30 WITA. Kami telah mendeklarasikan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Jika menemukan suatu pelanggaran, silakan laporkan melalui layanan kontak yang tertera di website ini