‘IDDAH TAKHYIIR

(Sebuah Perspektif Berlakunya Masa ‘Iddah bagi Suami)*

Oleh : Erfani, S.H.I., M.E.Sy. **

A. ‘Iddah Suami Perspektif Keadilan Gender; Sebuah Pendahuluan

Sebagai respon terhadap pemahaman ajaran agama Islam yang bias gender, telah muncul gerakan feminisme Islam di Indonesia, yang berlangsung dalam beberapa cara. Pertama, melalui pemberdayaan terhadap kaum perempuan, yang dilakukan melalui pembentukan pusat studi wanita di perguruan-perguruan tinggi, pelatihan-pelatihan gender, baik melalui seminar-seminar maupun konsultasi. Kedua melalui buku-buku yang ditulis dalam beragam tema yang berkaitan dengan perempuan. Ketiga, melakukan kajian historis tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam sejarah masyarakat muslim yang berhasil menempatkan perempuan sejajar dengan dengan laki-laki dan membuat mereka mencapai tingkat prestasi yang istimewa dalam berbagai bidang, baik politik, pendidikan, keagamaan, dll. Keempat, melakukan kajian-kajian kritis terhadap teks keagamaan, baik al Quran maupun hadits, yang secara literal menampakkan ketidaksetaraan antara laki dan perempuan.[1]

Salah satu tema yang secara literal (dianggap) mengandung ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan adalah masa ‘iddah yang selama ini berlaku hanya bagi perempuan pasca putusnya perkawinan, sementara laki-laki tidaklah demikian. Kajian pun dimulai dengan mempertanyakan kembali kebersihan rahim wanita (baraaturrahim) sebagai ‘illat dalam berlakunya masa ‘iddah bagi perempuan. Namun jika kebersihan rahim benar sebagai ‘illat, maka kemajuan teknologi khususnya di bidang kedokteran, yang memungkinkan untuk mengetahui kehamilan dalam waktu yang relatif singkat dan dengan hasil yang cukup akurat, menjadi sandungan berlakunya ‘illat tersebut secara mapan. Karenanya ‘illat kebersihan rahim dalam kewajiban ber‘iddah nampaknya tidaklah dapat dipertahankan lagi.[2]

* Tulisan ini disarikan dari Buku “Telaah Hukum Perdata Islam, antara Nash Syariah, Fikih, dan Praktik Peradilan Agama”.

** Penulis adalah Hakim Pengadilan Agama Soreang-Jawa Barat, Penulis Buku “Telaah Hukum Perdata Islam, antara Nash Syariah, Fikih, dan Praktik Peradilan Agama”

[1] Ahmad Baidowi, Tafsir Feminis: Kajian Perempuan dalam Al Quran dan Para Mufasir Kontemporer, cet.I (Bandung: Nuansa, 2005), h. 47 dst.

[2] Muhammad Isna Wahyudi, Pembaharuan Hukum Perdata Islam, Pendekatan dan Penerapan, (Bandung: CV.Mandar Maju, 2014), h. 55

Selengkapnya KLIK DISINI

Hukum dan Moral dalam Penegakan Keadilan

Oleh Adeng Septi Irawan, S.H.*)

(Hakim Pengadilan Agama Sukamara, Kalteng)

Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis. Artinya hukum Islam itu diciptakan karena ia mempunyai maksud dan tujuan. Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi, hukum Islam bukan bertujuan untuk meraih kebahagiaan yang fana dan pendek di dunia semata, tetapi juga mengarahkan kepada kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Inilah yang membedakannya dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian di dunia saja.

Tujuan dari hukum Islam tersebut merupakan manifestasi dari sifat Rahman dan Rahim Allah Kepada semua Makhluk-Nya, Rahmatan Lil Alamin adalah inti syariah atau hukum Islam. Dengan adanya syariah tersebut dapat ditegakkan kedamaian di muka bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Keadilan sangat mulia di mata Tuhan dan Sifat Adil merupakan jalan menuju takwa setelah iman kepada Allah.

Selengkapnya KLIK DISINI

SISTEM KERJA DI ERA TATANAN NORMAL BARU

(Review SEMA Nomor 6 dan SEMA Nomor 8 Tahun 2020)

Oleh: Dr. Mahmud Hadi Riyanto dan Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I.[1]

(Hakim PA. Soreang dan PA. Sentani)

A. Pendaduluan

Adanya wabah Pandemi Covid-19, tidak dapat dipungkiri, melahirkan konstruksi sosial baru. Covid-19 membuat tatanan yang telah terstruktur dengan baik berubah dengan dengan drastis. Hal ini dapat dirasakan baik dari ekosistem yang terkecil hingga yang terbesar. Ditambah lagi dengan berimbasnya pada perekonomian yang tertatih-tatih. Mendorong pemerintah mengeluarkan panduan untuk hidup berdampingan dengan covid-19. Lazimnya kita kenal dengan istilah tatanan normal baru (New Normal). Dengan adanya new normal ini, merupakan upaya sekaligus menjadikan solusi. Juga sebagai stimulus untuk kembali beraktifitas sebagaimana lumrahnya. Beberapa kebiasaan baru tercermin dengan protocol Kesehatan yang telah ditentukan. Menggunakan masker, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta melakukan physical distancing wajib dilakukan.

[1] Hakim Angkatan VII/PPC Terpadu II dan Hakim Angkatan VIII/PPC Terpadu III

Selengkapnya KLIK DISINI

*Tahun 2021

KERTAS KERJA RKAKL DIPA 01

KERTAS KERJA RKAKL DIPA 04